Perlindungan terhadap mereka, dalam perkawinan poligami, dilakukan dengan menegakkan keadilan sebagai essensi ajaran Islam, dan kesetaraan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif.

This research evaluates whether the current treatment for heritage assets in the context of Indonesia's public sector is appropriate. This study is a case study with Borobudur and Prambanan as the research objects. Data analysed includes interview transcripts, government accounting standards and governement regulations. The results of this study show that Borobudur and Prambanan are highly valuable assets to the nation and contain numerous use and non-use values. The current treatment of non-measurement and recognition only in the notes to financial statements are considered inappropriate, because these values are not fully reflected. There are several measurement methods as well as ways of recognition and classification that are appropriate and worth the consideration of standard setters and rulemakers. View Testee Content.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan awal baru bagi perkembangan penanganan bencana di Indonesia. Undang- Undang Penanggulangan Bencana merubah paradigma dalam penanganan bencana di tanah air. Virtual Dj Le Crack Ddj Ergo Bags here. Sebelum adanya UU No. 24 Tahun 2007, penanganan bencana lebih terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan (responsif).

Setelah undang-undang dikeluarkan, penanganan bencana dipusatkan pada setiap fase penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana), namun lebih difokuskan pada fase prabencana yaitu pencegahan seperti mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan (prefentif) serta pengembangan masyarakat yang tangguh terhadap bencana (resilience community). INGOs sebagai salah satu aktor non- pemerintah memiliki peran yang besar dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dikeluarkannya UU No.

24 Tahun 2007 berdampak positif terhadap peran serta INGOs dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum dalam segala kegiatan penanggulangan bencana. Dengan adanya UU Penanggulangan Bencana, koordinasi dan prioritas utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi jelas arah dan tujuannya.

UU Penanggulangan Bencana juga membuka peluang bagi semua pihak termasuk INGOs, universitas, swasta dan komunitas masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan penanggulangan bencana demi terwujudnya penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan perdamaian di dunia. View Tester Content. DAMPAK DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO.

24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Strata Dua (S-2) Disusun Oleh: MARDIANCEH HUTAURUK 10/310801/PSP/04049 PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2012 ii PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa secara keseluruhan dari tesis ini dengan judul DAMPAK DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA adalah murni disusun oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau pernah di buat oleh orang lain. Pernyataan atau pendapat yang berhubungan dengan hasil karya orang lain dicantumkan penulis secara jelas melalui kutipan dan daftar pustaka. Yogyakarta, Desember 2012 Penulis, Mardianceh Hutauruk ii PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa secara keseluruhan dari tesis ini dengan judul DAMPAK DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA adalah murni disusun oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau pernah di buat oleh orang lain. Pernyataan atau pendapat yang berhubungan dengan hasil karya orang lain dicantumkan penulis secara jelas melalui kutipan dan daftar pustaka. Yogyakarta, Desember 2012 Penulis, Mardianceh Hutauruk ii PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa secara keseluruhan dari tesis ini dengan judul DAMPAK DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO.

24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA adalah murni disusun oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau pernah di buat oleh orang lain. Pernyataan atau pendapat yang berhubungan dengan hasil karya orang lain dicantumkan penulis secara jelas melalui kutipan dan daftar pustaka. Yogyakarta, Desember 2012 Penulis, Mardianceh Hutauruk iii KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini, dengan judul 'DAMPAK DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA'. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena letak geografisnya dan juga keanekaragaman budaya masyarakatnya. Bencana besar seperti gempa dan tsunami Aceh 2004, gempa Nias 2005 dan gempa DIY dan Jawa Tengah 2006 telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan materi. Penanganan bencana pada waktu itu belum optimal sehingga banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan.

Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan penanganan bencana yang lebih baik. Salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya UU Penanggulangan Bencana, diharapkan penanganan bencana di masa yang akan datang lebih terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Drs. Usmar Salam, MIS selaku Dosen Pembimbing, dan kepada Bapak Drs. Dafri Agussalim, MA dan Ibu Ririn Tri Nurhayati, S.IP, M.SI, MA sebagai Dewan Penguji.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar di Pascasarjana HI FISIPOL UGM dan kepada seluruh staf akademik serta jurusan. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Angkatan ke-17 (Alma, Halim, Heny, Ningrum, Oppa Oh Byunggon, Titik, Tomy dan Vita) buat kebersamaannya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena itu saya dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Akhirnya, saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembaca. Yogyakarta, Desember 2012 iv DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN....... I PERNYATAAN KEASLIAN TESIS......

Ii KATA PENGANTAR........ Iii DAFTAR ISI......... Iv DAFTAR TABEL DAN GAMBAR...... Vii DAFTAR LAMPIRAN....... Ix DAFTAR SINGKATAN....... X ABSTRACT......... Xiv INTISARI..........

Xv BAB I PENDAHUALUAN....... Latar Belakang Masalah...... Rumusan Masalah.......

Tinjauan Pustaka....... Kerangka Konseptual....... Konsep Penanggulangan Bencana (Disaster Management).

Konsep Aksi Kemanusiaan (Humanitarian Action).. Argumen Utama........

Jangkauan Penelitian....... Tujuan Penelitian....... Manfaat Penelitian....... Metode Pengumpulan Data...... 21 BAB II PENANGANAN BENCANA SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA......... Bencana (Disaster).......

Bencana Alam (Natural Disaster).... Ancaman Bencana Alam...... Problematika Penanganan Bencana di Indonesia Sebelum Adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana.... Gempa dan Tsunami Aceh 2004 dan Gempa Nias 2005. Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006.. Peran INGOs Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia Sebelum Adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Arbeiter Samariter Bund Deutschland e. Caritas Germany....... Handicap International (HI)..... 55 BAB III DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA......... Aksi Dunia Internasional Dalam Penanggulangan Bencana. Strategi Yokohama.......

Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015.... Kerangka Aksi Beijing...... Peraturan/Perundang-undangan Penanganan Bencana di Indonesia........ Pembentukan Undang-Undang No.

24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana...... 68 BAB IV DAMPAK UU NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PERAN SERTA INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (INGOs) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA.......

Dampak UU No. 24 Tahun 2007 Terhadap Peran Serta INGOs Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia... Undang-Undang No.

24 Tahun 2007 Sebagai Landasan vi Hukum Penanggulangan Bencana di Indonesia.. Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Menjadi Jelas Arah dan Fungsinya...... Prioritas Utama Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Menjadi Jelas...... Membuka Peluang Bagi Semua Pihak Dalam Penanggulangan Bencana Termasuk INGOs..... Peran Serta INGOs Dalam Penanggulangan Bencana Pasca Dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 di Indonesia..

Arbeiter Samariter Bund Deutschland e. Caritas Germany....... Handicap International (HI).....

Hambatan, Tantangan, dan Pencapaian Penanggulangan Bencana di Indonesia........ Perkembangan Penanggulangan Bencana di Indonesia Pasca Dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007.... 127 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

145 DAFTAR PUSTAKA........ 148 LAMPIRAN vii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Daftar Tabel Tabel 1 Perbedaan Dampak Bencana antara Negara Kaya dan Negara Miskin......... 24 Tabel 2 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa dan Tsunami Aceh 2004........ 30 Tabel 3 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Gempa Nias 2005.. 30 Tabel 4 Perkiraan Alokasi Dana Rekonstruksi Aceh dan Nias..

33 Tabel 5 Kerugian dan Perkembangan di Aceh dan Nias 1 Tahun Setelah Bencana Gempa dan Tsunami Polar Express 3d Ita Download Youtube more. ...... 34 Tabel 6 Jumlah Korban Meninggal dan Terluka Akibat Gempa bumi di DIY/Jawa Tengah....... 38 Tabel 7 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa bumi di DIY/Jawa Tengah....... 39 Tabel 8 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Rumah di DIY/Jawa Tengah. 40 Tabel 9 Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian per Sektor di DIY..

41 Tabel 10 Ringkasan Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di DIY......... 43 Tabel 11 Kontribusi Donor dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah........ 45 Tabel 12 Ringkasan Prioritas Kerja Aksi Hyogo 2005-2015... 63 Daftar Gambar Gambar 1 Siklus Manajemen Bencana...... 15 Gambar 2 Kerugian Bencana di Negara Kaya dan Negara Miskin 1985- 1999......... 25 Gambar 3 Total Number of Deaths and People Affected by Natural Disaster by 100.000 inhabitants: 1974-2003..... 27 Gambar 4 Tahapan Pemulihan Pascabencana DIY....

42 viii Gambar 5 Struktur Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia. 81 Gambar 6 Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana... 88 Gambar 7 Mekanisme Kluster Lembaga Internasional dan INGOs dalam Tanggap Darurat....... 95 ix DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Undang-Undang No.

24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Lampiran 2 Hyogo Framework Action 2005 ­ 2015 x DAFTAR SINGKATAN ADB: Asian Development Bank AHA Centre: The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management AIFDR: Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction AMCDRR: The Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction AMURT: Ananda Marga Universal Relief Team ARC: Accessibility Resource Center ASB: Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.